Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara (Jamdatun) Bambang Setyo Wahyudi meminta Jaksa Pengacara Negara (JPN) mengedepankan upaya preventif untuk mengatasi permasalahan hukum. Hal itu disampaikan Bambang dalam pembukaan Sosialisasi, Monitoring dan Evaluasi Kerja Sama dengan BPJS Ketenagakerjaan di Bogor, Jawa Barat, Rabu (12/10). “Mari kita bersama-sama mewujudkan Indonesia mencegah. Bukan hanya dari sisi korupsi dan pelanggaran hukum lain, tetapi juga dari sisi tumpang tindih regulasi,” kata Bambang.
Pencegahan korupsi bisa dilakukan dengan memanfaatkan peran JPN secara optimal. JPN dapat memberikan pertimbangan hukum dalam bentuk pemberian pendapat hukum (legal opinion), pendampingan hukum (legal assistance), dan audit hukum (legal audit). Pertimbangan hukum harus obyektif dan dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip yuridis normatif. Sementara tumpang tindih regulasi, menurut Bambang bisa disiasati dengan memberikan pendampingan secara TUN. Pemerintah Daerah, BUMN dan Kementerian yang hendak membuat undang-undang maupun peraturan hukum dapat meminta pertimbangan hukum dari JPN. “Agar antara satu peraturan tidak bertentangan dengan aturan yang lain, serta tidak bertentangan dengan rasa keadilan,” ujar Bambang.
Aturan yang tumpang tindih dapat menyebabkan ketidakpastian hukum serta ketidakpuasan masyarakat terhadap kebijakan pemerintah. Salah satu indikatornya adalah tingginya uji materi di Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Dari catatan Bidang Datun Kejaksaan, selama 2014 terdapat 21 gugatan uji materi. Jumlah tersebut meningkat pada 2015 menjadi 37 gugatan uji materi dan turun kembali pada 2016 menjadi 25 gugatan uji materi. Pada 2016, uji materi yang paling banyak diajukan adalah mengenai Peraturan Pemerintah Nomor 78 tentang Pengupahan, yaitu sebanyak enam gugatan.
Pencegahan tumpang tindih regulasi ini sejalan dengan konsep reformasi hukum yang tengah digulirkan Presiden Joko Widodo. Jokowi menyatakan, salah satu langkah yang harus ditempuh guna memulihkan kepercayaan publik dan mewujudkan kepastian hukum adalah menata regulasi. Kementerian seharusnya tidak lagi memproduksi banyak regulasi, tetapi bagaimana membuat peraturan yang berkualitas. Regulasi berkualitas yang dimaksud Jokowi adalah peraturan yang tidak tumpang tindih satu sama lain. Peraturan juga harus melindungi rakyat, bukan malah mempersulit masyarakat. (Kejagung RI)
