Jaksa Agung RI H.M. Prasetyo mengatakan, pihaknya akan berkoordinasi dengan Tim Pencari Fakta (TPF) Kasus Munir guna menelusuri keberadaan dokumen laporan akhir tim tersebut. Hal itu dilakukan sebagai tindak lanjut terhadap arahan Presiden Joko Widodo, Rabu (12/10). “Kita sedang mencari, menghubungi, mereka yang dulu duduk menjadi anggata TPF,” kata Jaksa Agung HM. Prasetyo di Jakarta, Jumat (14/10). Jaksa Agung menyatakan, pihaknya enggan berspekulasi dan akan bertindak sesuai bukti. Setelah dokumen laporan akhir TPF Kasus Munir ditemukan, menurut Jaksa Agung, Korps Adhyaksa akan mempelajari dan menentukan langkah apa yang akan dilakukan selanjutnya.
Senin (10/10) lalu, Komisi Informasi Pusat mengabulkan gugatan Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) dan memaksa pemerintah lewat Kementerian Sekretariat Negara membuka laporan akhir TPF kasus Munir kepada publik. Kontras menggunakan Keputusan Presiden Nomor 111 Tahun 2004 tentang pembentukan Tim Pencari Fakta kasus meninggalnya munir sebagai dalil. Pada diktum kesembilan, disebutkan pemerintah wajib membuka hasil penelusuran TPF kepada masyarakat. Laporan akhir TPF tak pernah dibuka ke publik sejak tim menyerahkannya kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Istana Negara pada 24 Juni 2005.
Munir meninggal pada 7 September 2004 dalam penerbangan dengan pesawat Garuda Indonesia dari Jakarta ke Amsterdam, Belanda. Hasil autopsi menemukan pegiat HAM itu meninggal akibat racun arsenik. Tak lama setelah Munir meninggal, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono membentuk Tim Pencari Fakta untuk mengungkap dalang pembunuhan Munir, tetapi hasil laporan TPF itu tak pernah diumumkan. (Kejagung RI)
